Oleh Udo Z Karzi
LINTANG.CO- CAPEK benar rasanya. Seusai peluncuran buku Kain Merah di Malam Jamuan: Sepilihan Cerpen Berbasis Cerita Rakyat dan Budaya Lampung (Pustaka LaBRAK, 2025). Seusai menyusun manuskrip Mak Lebon Lampung di Bumi: Sastra Lokal dan Warna Lokal Lampung (Komite Sastra DKL, 2025) sebagai hasil Diskusi Kelompok Terpumpun di Liwa, Krui, Kotabumi, dan Blambangan Umpu selama dua tahun 2024–2025 ditambah sedikit riset pustaka. Seusai menemani penyair Edy Samudra Kertagama roadshow literasi di beberapa sekolah. Seusai menjadi juri lomba dan mengikuti diskusi, pameran, pelatihan, dll mengenai sastra, tulis-menulis atau literasi yang penuh dengan tema-tema lokal, lokalitas, warna lokal, pengetahuan lokal, kearifan lokal, dll.
Ya, capek sekali. Saya ingin beristirahat, menikmati kopi sembari membaca-baca saja puisi dan prosa yang belum sempat dibuka ketika lewat di beranda media sosial sebuah tautan esai berjudul “(Sekali Lagi) Sastrawan” yang ditulis Harry B Koriun di Riau Pos, Minggu, 18 Januri 2028.
Harry meminta para sastrawan, seniman, dan budayawan yang “aseli” ditinggikan derajat hidupnya. “Jangan memberikan sesuatu hanya kepada beberapa orang yang mengaku sastrawan, seniman, budayawan, yang dekat dengan kekuasaan saja tapi karyanya tak ada–semacam makelar kebudayaan yang sebenarnya mereka mungkin tak peduli dengan tumbuh atau tidaknya seni-budaya,” tegasnya.
***
Itu sudah, setelah itu saya jadi tambah capek rasanya. Berharap pada gerakan literasi yang marak sejak 2015 dan sastra masuk kurikulum agar sastra(wan) dimuliakan di negeri ini, sungguh susah sekali.
Di sekolah-sekolah, saya tak menemukan perpustakaan sekolah yang memiliki koleksi lengkap buku puisi, cerpen, novel, esai, dan ilmu sastra. Ruang baca perpustakaan memang ramai dikunjungi anak sekolah, tetapi hanya untuk numpang ‘tidur’ asyik karena ada AC-nya. Tak ada minat membaca, selain tak ada pula buku yang menarik untuk dibaca. Lalu, ketika saya berbicara di depan puluhan siswa dalam roadshow dan bertanya tentang karya dan sastrawan kepada mereka, tidak ada bisa menjawab. Parah! Puisi “Aku” karya Chairil Anwar yang sudah hafal oleh anak-anak Orde Baru seperti saya tak seorang siswa di sekolah tersebut pun pernah membacanya. Begitu pula nama dan karya-karya Remy Sylado, Rendra, Sitor Situmorang, Idrus, Pramudya Ananta Toer, Ahmad Tohari … Apatah lagi Joko Pinurbo, Eka Kurniawan, Iswadi Pratama, Ari Pahala Hutabarat, Inggit Putria Marga. Mana pula mereka pernah baca.
Lah, di mana letak keberhasilan gerakan literasi sekolah selama satu dekade. Saya langsung lemas. Jangan dikata sastra. Siswa-siswa itu memang tidak membaca apa pun.
***
Selagi para petinggi tidak suka membaca puisi, maka selama itu pula korupsi tidak akan berhenti dan malah tambah marak. Itu sebenarnya makna tersirat dari ucapan John F Kenney, “Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya. Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya.” Itulah pula yang dilakan sekelompok penyair yang menulis dan menerbitkan berjilid-jilid buku Puisi Menolak Korupsi (PMK). Tapi begitulah, orang-orang lebih suka orang-orang suka korupsi, tetapi tak senang baca puisi dan sastra. Atau, pejabat-pejabat itu tak peduli sastra karena takut tidak bisa korupsi. Sebab sastra itu mengasah nurani, menimbulkan empati, dan menguatkan kemanusiaan.
Suatu kali saya bilang dengan berapi-api: “Inti dari literasi adalah sastra. Bacalah puisi, prosa, drama, esai tentang sastra….” Selesai saya ngomong, alih-alih menguatkan pernyataan saya ini, sang pejabat dengan santai berkata, “Literasi tidak hanya sastra. Dst…” Lain waktu, ujaran “literasi tidak hanya sastra” malah dipertegas oleh pejabat lainnya di lain kesempatan dengan “Tidak ada sastra dalam literasi!”
Tepok jidat. Saya hanya seorang pembaca–terutama dan yang utama sastra—yang sekali-sekali menulis (yang saya kira) sastra. Bertahun-tahun sejak mahasiswa saya tahun 1990 saya ‘diperentah’ menjadi jabrik (penjaga rubrik) atau bahasa kerennya, redaktur sastra hingga sekarang saya tetap diminta mengurus sastra sebagai anggota Komite Sastra Dewan Kesenian Lampung (DKL).
Salah saya juga. Masih saja mengatakan betapa pentingnya sastra, betapa setiap orang harus membaca sastra, sastra (puisi) bisa meningkatkan kemanusiaan, rasa kepedulian, bahkan bisa mencegah tindakan korupsi.
“Kita bisa menjadi manusia dengan sastra. Sebab, sastra adalah abstraksi dari hidup dan kehidupan manusia,” kata saya sembari mengutip Aristoteles, Plato, Eagletoh, Semi, Mursal Esten, Sapardi Djoko Damono, dll sekali waktu dalam sebuah diskusi. Selesai diskusi saya langsung dihadapkan pada kenyataan bahwa untuk hidup, untuk menjadi manusia tak harus membaca sastra. Dunia kian praktis, pragmatis, dan materialistis untuk berhadap-hadapan dengan seni berbahasa yang rumit, ambigu, dan sulit dipahami.
Saya salah sangka dan terlalu berharap kepada gerakan literasi. Sebab, senyatanya sastra memang tidak ada dalam konsep, pemikiran, dan tujuan dari literasi yang digembar-gemborkan selama ini. Cukup enam literasi dasar: literasi baca tulis (reading & writing literacy), literasi numerasi (numeracy literacy), literasi sains (scientific literacy), literasi digital (digital literacy), literasi finansial (financial literacy), serta literasi budaya dan kewargaan (cultural & civic literacy); yang semuanya penting untuk memahami, menggunakan, dan mengembangkan diri secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan modern.
Terus, di mana letak puisi, cerpen, novel, drama, esai, dan tulisan sastra? Benarlah kata pejabat atau kepala perpustakaan: “Sastra itu bukan literasi!”, “Tak ada sastra dalam literasi!”
Sekarang timbul lagi proyek “sastra masuk kurikulum”. Entah sudah dimulai atau belum. Saya hanya membatin. Oh, ternyata sastra selama ini—mungkin setelah Reformasi memang tidak diajarkan lagi di sekolah. Sastra dan sastrawan tak lagi diperkenalkan lagi kepada siswa.
Ternyata, dalam kehidupan yang semakin modern, semakin canggih, dan serbadigital, ternyata orang-orang Indonesah atau mungkin cuma di Lampung(?) tidak lagi butuh sastra. Saya juga bilang, tak harus jadi sastrawan untuk menulis. Tulis-tulis saja. Tidak semua karya tulis harus menjadi sastra. Cerpenis atau novelis ngetop tak mesti jadi sastrawan. Makanya, saya jadi bingung kok pada kepengen dilabeli penyair atau sastrawan. Padahal, baru juga bikin satu-dua puisi atau cerpen.
Di sebalik itu, saya tak bosan-bosan bilang, sebelum menulis dan bisa bagus, rajin-rajinlah membaca, terutama novel dan komik. Biar tulisan kita tak kering-kerontang, tidak ada isi, dan tanpa sentuhan estetis tidak bisa tidak hanya bisa diperoleh dengan membaca. Sastrawan itu akan merasa dihargai, dimuliakan, dan disejahterakan jika karya-karya mereka dibaca, diapresiasi. Dan, apresiasi yang paling konkret, selain dibaca, adalah adalah dengan membeli (buku) karya mereka. Tak cukup hanya jempol, tepuk tangan, dan bilang, “Keren!” “Mantap!”, “Luar biasa”, ….
Terlalu sedikit–untuk mengatakan hampir tidak ada—sastrawan yang bisa hidup dengan karya sastranya. Kasihan para sastrawan yang harus berdarah-darah dalam melahirkan karya sastra kok harus bagi-bagi buku terus karena mengharapkan orang-orang, baik perorangan, lembaga maupun pemerintah (daerah) membeli buku mereka sangatlah susah diharapkan. Sudah dibagikan, orang-orang tak punya minat membacanya.
Kusut! Entah, harus mulai dari mana mengurainya agar kehidupan sastra dan sastrawan di negeri lebih mendapat tempat yang terhormat.
Ai kidah. []
___________
Udo Z Karzi, tukang tulis saja. Buku terbarunya: Surat Cinta untuk Pithagiras yang Lupa Ditulis (novel, 2024) dan Kesibukan Membuat Sejarah (kumpulan sajak, 2025).
