LINTANG.CO – Laporan terbaru Organisasi Buruh Internasional (ILO) bertajuk “Tren Ketenagakerjaan dan Sosial 2026” membawa kabar suram bagi pasar kerja global. Meski angka pengangguran diprediksi stagnan di level 4,9 persen, kenyataan pahit justru menghantam sektor informal dan angkatan kerja muda.
Direktur Jenderal ILO, Gilbert F. Houngbo, mengungkapkan bahwa stabilitas angka pengangguran tidak berarti kondisi membaik. Sebaliknya, sebanyak 300 juta pekerja di seluruh dunia masih terjebak dalam kemiskinan ekstrem dengan penghasilan kurang dari 3 dolar AS per hari.
Dominasi sektor informal menjadi tantangan terbesar tahun ini. Diperkirakan 2,1 miliar orang atau 60 persen dari total penduduk bekerja secara global akan berada di sektor informal pada 2026. Kelompok ini sangat rentan karena minimnya akses perlindungan sosial dan jaminan hak-hak kerja.
Kondisi ini diperparah dengan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi. Inovasi ini, bersama dengan ketidakpastian kebijakan perdagangan global, berisiko merusak struktur pasar kerja yang sudah ada, terutama bagi kaum muda terdidik di negara maju.
Data ILO menunjukkan potret buram bagi masa depan generasi muda:
- Pengangguran Muda: Mencapai 12,4 persen.
- Fenomena NEET: Sebanyak 260 juta anak muda masuk kategori Not in Education, Employment, or Training (tidak sekolah, bekerja, maupun pelatihan).
- Negara Miskin: Di negara berpenghasilan rendah, angka NEET bahkan menyentuh 27,9 persen.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyebut ketatnya persaingan membuat masa tunggu lulusan sekolah untuk mendapatkan kerja menjadi semakin panjang. “Daya beli berpotensi semakin rendah, yang berujung pada tekanan besar terhadap konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
Khusus di tanah air, pekerja Indonesia menghadapi tekanan ganda. Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menyoroti lemahnya strategi pemerintah dalam menguatkan industri nasional di tengah gempuran otomatisasi.
“Gagasan besar industrialisasi nasional yang tangguh kurang terasa. Masalah diperparah oleh derasnya arus impor, termasuk impor ilegal, akibat rendahnya hambatan masuk,” tegas Jumhur.
Peneliti CSIS, Deni Friawan, menambahkan bahwa lambatnya pertumbuhan ekonomi global membuat perusahaan ragu untuk merekrut tenaga kerja tetap. Hal ini memicu risiko peningkatan kelas masyarakat yang turun ke bawah garis kemiskinan.
Para ahli sepakat bahwa solusi tidak bisa hanya mengandalkan peningkatan keterampilan (sisi permintaan), tetapi pemerintah harus memiliki kebijakan makro yang jelas untuk meningkatkan kuantitas lapangan kerja formal agar dividen demografis tidak terbuang sia-sia.(red)
