LINTANG.CO– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi memantapkan langkah politiknya dalam peta kekuasaan nasional pasca-Pemilu 2024. Melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (12/1/2026), partai berlambang banteng moncong putih ini menegaskan posisinya sebagai “Penjaga Moral Demokrasi” dengan memilih jalur sebagai partai penyeimbang pemerintah.
Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dalam pidato penutupannya yang emosional namun tegas, menyatakan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh jika terdapat keseimbangan kekuasaan yang proporsional. Di tengah tren penguatan koalisi besar di parlemen, Megawati menilai kehadiran kekuatan penyeimbang bukan lagi sekadar pilihan politik, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial bagi kesehatan bernegara.
Megawati menekankan bahwa posisi sebagai partai penyeimbang bukanlah bentuk netralitas yang pasif atau sikap “abu-abu” dalam melihat kebijakan. Sebaliknya, posisi ini diambil berdasarkan pertimbangan ideologis untuk memastikan kedaulatan rakyat tetap berada di atas kepentingan elit politik.
“Kami secara sadar memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Ini adalah keputusan ideologis untuk menjaga agar arah bangsa tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial,” ujar Presiden ke-5 RI tersebut di hadapan ribuan kader.
Ia menambahkan bahwa PDI-P tetap membuka diri untuk mendukung kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak pada rakyat, penguatan kedaulatan nasional, dan pelestarian lingkungan. Namun, di saat yang sama, partai akan menjadi garda terdepan dalam mengoreksi, menentang, bahkan melawan kebijakan yang dinilai mencederai rasa keadilan dan mengkhianati cita-cita Proklamasi.
Konsistensi Melawan Pilkada Melalui DPRD
Salah satu poin paling krusial dalam Rakernas kali ini adalah penegasan sikap PDI-P yang menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme perwakilan di DPRD. Meskipun saat ini mayoritas partai politik di parlemen mulai menunjukkan dukungan terhadap skema Pilkada tidak langsung, PDI-P tetap bergeming pada prinsip Pilkada langsung oleh rakyat.
Megawati menilai bahwa mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD adalah langkah mundur yang mencederai semangat Reformasi 1998. “Pilkada melalui DPRD mengambil kembali hak demokrasi rakyat yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Kedaulatan rakyat tidak boleh direduksi menjadi mekanisme perwakilan yang tertutup dan elitis,” tegasnya.
PDI-P juga memperkuat argumentasi hukumnya dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilihan Umum yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Baginya, setiap upaya untuk menarik kembali mandat rakyat ke tangan elit adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
Sebagai solusi atas tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung, PDI-P justru menawarkan gagasan modernisasi ketimbang kembali ke sistem lama. Rekomendasi eksternal Rakernas mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem e-voting yang transparan, penegakan hukum yang lebih keras terhadap politik uang, serta pembatasan ketat terhadap biaya kampanye dan mahar politik.
Kritik Berbasis Data, Bukan Sentimen
Dalam upaya menjaga martabat politik, Megawati mengingatkan para kadernya agar menjalankan fungsi penyeimbang dengan cara-cara yang beradab. Ia menekankan bahwa pemerintah bukanlah musuh personal yang harus diserang secara emosional, melainkan obyek kritik kebijakan dalam sistem demokrasi.
“Kritik kita harus berbasis data, pengalaman nyata rakyat di lapangan, dan nilai ideologis. Kita tidak ingin menciptakan instabilitas, tetapi kita juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi dan keadilan,” imbuh Megawati.
Langkah PDI-P ini dipandang sebagai strategi cerdas untuk merawat basis massa yang kritis. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai posisi ini sebagai “pilihan moderat” yang menguntungkan secara elektoral jangka panjang. Dengan tetap menjalin hubungan baik dengan Presiden Prabowo namun tetap kritis di parlemen, PDI-P berhasil membedakan dirinya dari partai-partai lain yang terserap dalam kekuasaan.
Senada dengan itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, A. Bakir Ihsan, menyebut bahwa konsistensi PDI-P dalam isu Pilkada langsung akan memperkuat citra partai sebagai pembela hak-hak sipil. Di tengah kekhawatiran publik akan munculnya kembali praktik politik kartel, PDI-P mencoba hadir sebagai oase yang menjamin suara rakyat tetap terdengar.
Dengan berakhirnya Rakernas I tahun 2026 ini, PDI-P telah meletakkan batu pertama perjuangan mereka menuju 2029: menjadi “Penjaga Moral” yang memastikan bahwa meski kapal besar pemerintahan berlayar, tetap ada navigasi kritis yang memastikan kapal tersebut tidak menabrak karang otoritarianisme.(red)
