Oleh Isbedy Stiawan ZS
“Di masa pembangunan ini tuan hidup kembali…” Puisi “Diponegoro” karya Chairil Anwar itu menunjukkan bahwa “bara api” sang pahlawan tersebut tetap hidup di masa pembangunan, menjadi kagum seluruh rakyat Indonesia. Semangat Diponegoro tak pernah mati, bahkan hingga kini.
Akan tetapi, bagaimana dengan program MBG yang dicanangkan semasa Presiden ke 8 Indonesia, Prabowo Subianto? Ternyata semangat untuk pemenuhan gizi bagi anak bangsa harus tetap hidup. Walaupun di masa libur sekolah. Pemerintah menyatakan, MBG tetap didistribusikan ke sekolah, dan siswa diminta untuk mengambil setiap hari.
Libur bagi siswa adalah kebersamaan dengan keluarga. Melepas seluruh “beban tugas” sebagai siswa. Mencari tempat liburan, misalnya ke luar kota atau membantu orang tua. Bagi anak pondok, libur sekolah adalah kenikmatan dalam rindu dan cengkrama bersama keluarga dan kawan tetangga. Boleh jadi, sementara ia lupakan lingkungan pondok: kamar dan segala bentuk “disiplin” sebagai santri.
Makan bersama semeja dengan keluarga, adalah kenangan yang amat membahagiakan. Ini bagi anak-anak pondok. Semeja menikmati jamuan buatan ibu adalah kenikmatan tiada tara. Meski, barangkali, hanya lauk ikan asin maupun telur dadar.
Bagi anak-anak yang kreatif, masa libur akan di isi dengan pekerjaan yang bermanfaat dan kreativitasnya akan disalurkan. Siswa yang biasa-biasa saja, akan mengisi masa berlibur misalnya nonton televisi atau mau game di telepon genggam.
Gambaran itu yang tidak pernah dipikirkan pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola MBG. Demi melaksanakan program agar “tidak vakum” mereka meminta siswa agar ke sekolah setiap hari untuk mengambil MBG. Selama libur sekolah.
Satu sisi BGN ingin programnya dinilai sukses, dengan cara meski libur sekolah pengelolaan MBG tetap berlangsung. Demi pemenuhan anggaran yang tidak percuma dan lalu harus dikembalikan ke negara? Namun, di lain sisi dengan cara itu akan memberatkan siswa, jika jarak dari rumah ke sekolah tidak dekat. Lalu, kalau hanya untuk sekotak jatah MBG harus bersusah-susah, tentu yang dipilih pelajar adalah membiarkan jatahnya “basi” tak diambil. Apalagi, mereka yang berpikiran; “masakan yang diolah tangan Ibu, nikmatnya tiada tara dari segala olahan di muka bumi ini.” Meski ini lebay.
Persoalan sebetulnya bukan hanya pemenuhan program, bukan hanya memenuhi makan gizi bagi pelajar. Tetapi, soal “anggaran” yang tak boleh berhenti hanya karena libur sekolah. Dampaknya bakal “meliburkan” jutaan pegawai dari dapur hingga tim di sekolah masing-masing. Ini masalahnya: andai diliburkan sementara, berapa nilai anggaran yang terhenti dan saat di audit mau di kemanakan anggaran yang tidak terpakai itu? Itu soal berikutnya.
Rumit kan? Memang begitulah negara kita. Selalu membuat rakyat takjub dan kadang terhenyak oleh kebijakan. Bahkan acap absurd. Di saat bencana, sejumlah pejabat malah selfie di antara genangan air mata dan duka cita korban. Presiden Prabowo menyebut “wisata bencana”. Artinya bukan berpikir bagaimana segera menolong atau memulihkan masyarakat terdampak bencana, eh malah foto-foto. Ada yang memegang cangkul, masuk ke kubangan lumpur, memborong barang kebutuhan sehari-hari di sejumlah toko dekat bencana, manggut sekarung beras yang tak berat, dan banyak lagi “gaya pejabat” di lokasi bencana.
pemerintah juga mewanti-wanti masih bisa menangani bencana Sumatera, sehingga tanpa perlu membuka pintu bantuan dari luar negeri. Sementara persoalan yang sejatinya, belum bisa diatasi. Terbukti pemerintah Aceh, melalui gubernurnya, meminta bantuan ke luar negeri. Artinya, bencana ini serius. Sedangkan pemerintah pusat menganggap belum masuk kategori bencana Nasional. Aneh bin ajaib, dan ini yang membuat kita jadi takjub dengan cara melihat kebijakan pemerintah.
Pusat, sekali lagi, hanya melihat bencana Sumatera seakan seseorang yang menatap dari ketinggian. Padahal, semua ini karena “ulah” pusat yang memberi izin bagi penebang pohon dan galian tambang. Lalu, korbannya adalah rakyat di tiga provinsi itu. Ini tak bisa dipungkiri.
Korban bencana Sumatera, saya kira masih sangat membutuhkan bantuan, masih sangat perlu uluran tangan untuk memulihkan dari dampak bencana. Rumah-rumah yang tak lagi terpeta, harta yang turut hanyut, jembatan putus, hilang nyawa, dan seterusnya. Maka alangkah bijak, dana MBG bagi anak-anak selama libur sekolah dialihkan ke masyarakat terkena bencana. Ini sangat sangat sangat bermanfaat. Bukan malah memaksa pelajar harus ke sekolah hanya untuk mengambil jatah makan setiap hari.
Kalau para pegawai MBG sementara diliburkan, rasanya tidak membuat mereka jadi miskin. Tetapi, nasib masyarakat yang terdampak bencana jauh lebih penting untuk ditolong. Jadi, sekali lagi, kenapa tidak dialihkan itu anggaran MBG? Laporan bisa disampaikan ke negara. Asal jelas peruntukannya, semoga audit pun lempang.
