LINTANG.CO- Eskalasi ketegangan di Asia Timur mencapai titik baru. Pemerintah China resmi memberlakukan sanksi ekonomi berat terhadap Jepang sebagai balasan atas pernyataan kontroversial Perdana Menteri Sanae Takaichi terkait kemerdekaan Taiwan. Beijing kini menutup rapat keran ekspor produk dwiguna (dual-use) yang menjadi tulang punggung kekuatan militer Tokyo.
Kementerian Perdagangan China menegaskan bahwa mulai Selasa (6/1/2026), seluruh produk yang berpotensi meningkatkan kapabilitas militer Jepang dilarang untuk diekspor. Larangan ini tidak main-main; Beijing mengancam akan menjatuhkan konsekuensi hukum bagi individu maupun organisasi manapun yang kedapatan mendistribusikan produk buatan China ke wilayah Jepang.
“Pemimpin Jepang telah melontarkan narasi keliru yang mengisyaratkan intervensi militer di Selat Taiwan. Ini adalah pelanggaran fatal terhadap prinsip ‘Satu China’ dan tatanan internasional,” ujar juru bicara Kemendag China melalui laporan Bloomberg.
Meski daftar spesifik belum dirilis, katalog ekspor China mencakup komponen vital seperti pesawat nirawak (drone), sistem navigasi canggih, material nuklir, hingga logam khusus kedirgantaraan.
Langkah ini diprediksi akan memukul industri pertahanan Jepang. Sebagai catatan, Jepang sangat bergantung pada China, terutama untuk pasokan Logam Tanah Jarang (LTJ). Data Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) menunjukkan bahwa 70 persen impor LTJ Jepang pada 2024 berasal dari Negeri Tirai Bambu. Bahan ini sangat krusial untuk produksi jet tempur, rudal, dan teknologi sensorik modern.
Selain tekanan ekonomi, Presiden China Xi Jinping melakukan langkah diplomasi strategis dengan merangkul Korea Selatan. Dalam pertemuan dengan Presiden Korsel Lee Jae Myung di Beijing, Senin (5/1), Xi membangkitkan memori kolektif kedua bangsa terkait pendudukan militerisme Jepang di masa Perang Dunia II.
“China dan Korea Selatan harus teguh berada di sisi sejarah yang benar dan menjaga stabilitas Asia Timur Laut dari tantangan terhadap kedaulatan teritorial,” tegas Xi Jinping.
Di sisi lain, Tokyo tampak masih bergeming. PM Sanae Takaichi hingga saat ini menolak untuk menarik pernyataannya mengenai kesiapan pengerahan militer jika China menyerang Taiwan. Biro Keamanan Perdagangan dan Ekonomi Jepang menyatakan masih memeriksa situasi lapangan sebelum memberikan tanggapan resmi.
Krisis ini melengkapi deretan sanksi sebelumnya, termasuk boikot perjalanan dan larangan impor produk laut Jepang, yang menandakan bahwa hubungan kedua kekuatan ekonomi Asia ini berada di titik terendah dalam dekade terakhir.(lis)
