LINTANG.CO- Bayangkan sebuah skenario yang kini menjadi pemandangan lumrah di berbagai pelosok Indonesia: seorang profesional sedang memimpin presentasi penting melalui panggilan video, namun tiba-tiba layar membeku. Suara terputus di tengah kalimat, diikuti oleh munculnya lingkaran pemuatan (loading) yang berputar tanpa henti, dan diakhiri dengan notifikasi menyebalkan: “Reconnecting…”.
Bagi jutaan warga Indonesia, gangguan semacam ini bukan lagi dianggap sebagai kejadian luar biasa, melainkan bagian dari dinamika kehidupan sehari-hari. Namun, di balik gangguan teknis yang dianggap “biasa” tersebut, tersimpan ironi yang tajam. Gangguan ini terjadi justru saat pemerintah dan pelaku industri sedang gencar menggaungkan jargon ekonomi digital dan transformasi teknologi menuju Indonesia Emas.
Keluhan masyarakat mengenai kualitas internet di Indonesia ternyata bukan sekadar perasaan subjektif atau “curhatan” netizen di media sosial. Data objektif berbicara lebih keras. Berdasarkan laporan Speedtest Global Index per Agustus 2025, Indonesia masih terjebak di peringkat bawah dalam hal kecepatan koneksi.
Indonesia ditempatkan sebagai negara dengan internet paling lamban kedua di kawasan ASEAN. Kecepatan internet jaringan tetap (fixed broadband) tercatat hanya menyentuh angka 39,88 Mbps. Sementara itu, internet seluler (mobile broadband) berada di kisaran 45,01 Mbps. Angka ini terlihat sangat kerdil jika dibandingkan dengan sesama negara berkembang di ASEAN, yakni Thailand. Di saat Indonesia masih berjuang di angka puluhan, Thailand telah melesat dengan kecepatan fixed broadband sebesar 262,42 Mbps dan mobile broadband sebesar 124,33 Mbps.
Situasi ini dipertegas oleh hasil survei “Profil Internet Indonesia 2025” yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Data mereka menunjukkan disparitas kualitas yang mengkhawatirkan: sebanyak 33,43 persen pengguna fixed broadband hanya merasakan kecepatan di rentang 10-20 Mbps. Bahkan, 10 persen pengguna mengaku mendapatkan kecepatan di bawah 10 Mbps—kecepatan yang hampir tidak memadai untuk kebutuhan digital modern yang rakus data. Ironisnya, mereka yang berkesempatan menikmati kecepatan di atas 300 Mbps tak sampai 1 persen dari total populasi pengguna.
Infrastruktur Internet yang Belum Merata dan Mahal
Akar permasalahan ini telah lama menjadi sorotan lembaga internasional. Bank Dunia, dalam laporan terbarunya yang bertajuk ”Fondasi Digital untuk Pertumbuhan” (Desember 2025), memberikan kritik yang membangun. Mereka mencatat bahwa pembangunan konektivitas telekomunikasi di Indonesia memang sudah cukup luas secara geografis, namun belum mendalam secara kualitas.
Jaringan tulang punggung (backbone) broadband domestik memang telah menjangkau 98 persen kabupaten/kota di seluruh nusantara. Namun, masalah utamanya ada pada “mil terakhir” atau distribusi ke titik akhir pengguna. Hingga saat ini, baru separuh desa di Indonesia yang memiliki titik distribusi jaringan serat optik. Meskipun layanan 4G telah menjangkau lebih dari 99 persen penduduk dengan harga yang sangat terjangkau, kecepatan dan keandalannya tetap terbatas karena infrastruktur pendukungnya belum optimal.
Masalah teknis lainnya adalah ketidakterhubungan antar-infrastruktur. Tiga proyek infrastruktur jaringan tulang punggung Palapa Ring, yang diharapkan menjadi solusi konektivitas, faktanya tidak saling terhubung secara terintegrasi satu sama lain, bahkan tidak terhubung dengan jaringan tulang punggung milik swasta. Selain itu, harga sewa grosir pada proyek tersebut dinilai terlalu tinggi, sehingga pihak swasta enggan menggunakannya untuk memperluas jaringan ke daerah-daerah baru.
Krisis Finansial di Tubuh Operator
Di sisi lain, publik sering kali menyalahkan operator seluler atas kualitas sinyal yang buruk. Namun, melihat laporan keuangan industri telekomunikasi nasional sepanjang tahun 2025, terlihat bahwa para penyedia layanan ini sedang berada dalam tekanan besar.
Pada periode Januari-September 2025, raksasa telekomunikasi seperti Telkom dan Indosat Ooredoo Hutchison mencatatkan penurunan pendapatan dan laba. Pendapatan Telkom turun 2,3 persen secara tahunan, sementara laba bersih Indosat menyusut 7,4 persen. Operator lain seperti XLSmart memang membukukan kenaikan pendapatan sebesar 20,44 persen pascamerger, namun mereka masih harus menelan kerugian sebesar Rp 2,6 triliun.
Ketua Bidang Rekomendasi Kebijakan dan Hukum Mastel, Johny Siswadi, menjelaskan bahwa laba operator sudah lama tertekan. Penyebab utamanya adalah pergeseran konsumsi masyarakat. Pendapatan tradisional dari panggilan suara dan SMS terus merosot akibat dominasi aplikasi Over-The-Top (OTT) seperti WhatsApp atau Telegram. Sementara itu, meskipun trafik data internet naik tajam, pertumbuhan pendapatannya cenderung datar karena perang tarif dan persaingan yang tidak sehat di hilir.
Beban operasional juga meroket. Biaya kepatuhan regulasi atau regulatory cost di Indonesia saat ini telah menyentuh angka 11 persen dari total pendapatan per tahun. “Investasi yang operator lakukan untuk memperbesar kapasitas jaringan menjadi sangat terbatas karena kendala keuangan ini,” ujar Johny.
Harapan akan lompatan teknologi melalui 5G pun masih jauh dari panggang api. Sejak diluncurkan pada Mei 2021, perkembangan 5G di Indonesia tidak berjalan optimal. Bank Dunia mencatat bahwa alokasi spektrum frekuensi untuk operator di Indonesia hanya sekitar setengah dari negara tetangga, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peringkat terakhir dalam hal alokasi spektrum di antara anggota G20.
Keterbatasan spektrum frekuensi ini, ditambah dengan ketidakjelasan model bisnis (use case), membuat operator ragu untuk membangun infrastruktur 5G secara masif. Padahal, menurut Magnus Ewerbring, CTO Ericsson Asia-Pasifik, pembukaan spektrum yang lebih luas adalah kunci utama agar inovasi lokal dapat bermunculan dan komunikasi internet menjadi jauh lebih cepat.
Harapan dan Langkah di Tahun 2026
Menghadapi tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mulai mengambil langkah-langkah strategis. Salah satu yang paling dinanti adalah Program Internet Rakyat (IRA). Program ini akan memanfaatkan teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) pada spektrum 1,4 GHz untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dipasangi kabel serat optik.
Selain itu, Kemenkomdigi berencana untuk melakukan lelang spektrum frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz pada tahun 2026 dengan skema yang diharapkan lebih bersahabat bagi industri. Pemerintah juga telah memasukkan proyek satelit multifungsi dan integrasi Palapa Ring ke dalam Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Namun, tantangan terbesar tetaplah harmonisasi kebijakan. Wakil Menkomdigi Nezar Patria menekankan bahwa jaringan telekomunikasi harus dipandang sebagai infrastruktur kritis yang setara dengan listrik dan air. Ia mengimbau pemerintah daerah untuk tidak melihat menara telekomunikasi semata-mata sebagai obyek komersial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tanpa adanya insentif berupa penurunan biaya regulasi dan iklim kompetisi yang adil melawan platform global (OTT), industri telekomunikasi Indonesia diprediksi akan terus terengah-engah. Dan selama industri ini tertekan, janji akan ekonomi digital yang gemilang akan selalu terganjal oleh notifikasi “Reconnecting” yang muncul berkali-kali di layar ponsel rakyat Indonesia.(red)
