LINTANG.CO- Ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama dua hari berturut-turut pada akhir Januari 2026 memicu kekecewaan mendalam di kalangan investor ritel. Gejolak ini memperkuat urgensi pembenahan tata kelola pasar modal secara menyeluruh guna melindungi investor dari praktik manipulasi harga atau “goreng saham” yang masih marak terjadi.
Yanto, seorang investor ritel yang telah berkecimpung lebih dari satu dekade, berpendapat bahwa praktik saham gorengan bukanlah fenomena baru. Modusnya terus berulang: harga saham emiten tertentu, termasuk di sektor telekomunikasi dan grup konglomerasi, melonjak tiba-tiba tanpa didukung fundamental yang kuat.
Menurut Yanto, meski investor berpengalaman bisa mengenali pola tersebut, banyak investor pemula yang terjebak. “Kekecewaan kami bertambah karena penanganan persoalan lama ini terkesan lamban. Jika dibiarkan, integritas pasar modal akan terus diragukan, terutama setelah investor asing mulai menarik diri,” ujarnya di Depok, Sabtu (31/1/2026).
Berbeda dengan Yanto, Thara (39), warga Samarinda, baru tiga bulan belajar berinvestasi. Dalam dua hari (29-30 Januari), nilai investasinya di perusahaan teknologi menyusut dari Rp 15 juta menjadi Rp 13,2 juta. Meski merugi Rp 1,8 juta, ia masih memantau situasi sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
Keresahan serupa dirasakan Nappisah (25) di Bandung yang merugi Rp 2 juta, serta Roben yang menekankan bahwa pasar modal semestinya dikelola secara transparan dan kredibel. Roben mengingatkan bahwa dana investor ritel sering kali berasal dari tabungan seumur hidup. “Nilainya mungkin kecil secara nominal bagi institusi, tetapi sangat besar secara personal bagi kami,” tegasnya.
Per Juni 2025, jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 17 juta orang, dengan 16,9 juta di antaranya adalah investor ritel domestik. Santi, investor asal Tangerang Selatan, menilai sejumlah kebijakan Bursa Efek Indonesia (BEI) justru menambah ketidakpastian, seperti aturan Full Call Auction (FCA), kriteria suspensi, hingga kualitas emiten yang tidak jelas.
Rekomendasi MSCI
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menyoroti dua rekomendasi utama dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang harus diseriusi pemerintah:
Perama, transparansi: Kejelasan hubungan antara pemilik manfaat (ultimate beneficial owner) dan emiten agar data dapat diakses terbuka oleh publik.
Kedua, peningkatan Free Float: Porsi saham publik saat ini sebesar 7,5 persen dinilai terlalu rendah. Standar internasional mensyaratkan minimal 10 persen, sementara OJK menargetkan 15 persen pada Maret 2026.
Tauhid memperingatkan jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada perbaikan, minat investor terhadap bursa Indonesia akan semakin menurun. Apalagi, rentetan pengunduran diri lima pimpinan otoritas keuangan baru-baru ini memberikan sinyal perubahan besar yang harus dijawab dengan penegakan transparansi.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menambahkan bahwa isu transparansi dan kejelasan pemilik manfaat adalah krusial karena investor menilai hal tersebut sebagai risiko pasar.
Mari menekankan bahwa pasar modal bukan sekadar angka di layar, melainkan sumber kapital bagi perusahaan untuk berekspansi di sektor riil melalui IPO. “Pasar modal berperan memperkuat tata kelola perusahaan melalui pengawasan pemegang saham publik. Pemerintah harus mengelola risiko ini agar tidak terjadi arus keluar investor yang lebih besar,” tuturnya.(red)
