LINTANT.CO- Serangan siber dan penipuan digital di Indonesia kian mengkhawatirkan. Sektor perbankan dan finansial menjadi target utama. Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) mencatat, ada 5,2 miliar anomali lalu lintas internet di Indonesia atau setara dengan 182 anomali per detik, sepanjang Januari hingga pertengahan November 2025. Sebagian besar anomali berpotensi mengarah pada serangan malware atau perangkat lunak perusak.
Sektor perbankan menjadi salah satu target utama. Serangan ke sektor ini cukup kompleks. Sebab, tidak hanya menyasar sistem inti, tetapi juga menjangkau nasabah serta sistem pendukung layanan pihak ketiga.
”Sebagai salah satu sektor utama yang jadi sasaran, pelaku serangan siber menyerang perbankan di bagian sistem inti, nasabah mereka, serta sistem pendukung layanan pihak ketiga seperti payment gateway dan switching,” ujar Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas di Forum Kolaboratif Penanganan Fraud dan Scam Digital, Kamis (16/4/2026), di Jakarta.
Untuk serangan terhadap sistem inti perbankan, dia menjelaskan, asal serangan bisa berasal dari pihak eksternal atau pun internal, seperti karyawan dan mitra pihak ketiga yang memiliki akses ke sistem inti.
Sementara serangan kepada nasabah biasanya melalui fitur internet dan mobile banking. Metodenya mencakup phishing (rekayasa sosial untuk mencuri informasi sensitif) dan penawaran kontrak.
Adapun serangan kepada sistem pendukung layanan pihak ketiga, seperti payment gateway dan switching, menargetkan fitur middleware (perangkat lunak perantara) dan open banking (berbagi data perbankan).
Metode yang dipakai pelaku biasanya menawarkan kontrak dan mengirim malware. Upaya mitigasi perlu dilakukan secara menyeluruh. Slamet menyarankan, di tingkat individu ada peningkatan kesadaran untuk melindungi data pribadi. Sementara di tingkat organisasi, penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta mekanisme pelaporan pelanggaran menjadi krusial.
Sejalan dengan temuan BSSN itu, Ketua Umum Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) Firlie Hanggodo Ganinduto mengatakan, menurut data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), skala penipuan digital yang menyasar sektor perbankan sudah masif dan sistemik. Sepanjang periode 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026 terdapat 432.637 laporan penipuan digital, dengan total kerugian mencapai Rp 9,1 triliun.
Aparat telah berhasil memblokir dana lebih dari Rp436 miliar dari pelaku. Namun, jumlah yang dikembalikan kepada korban baru mencapai Rp161 miliar.
Saat ini, IASC menerima rata-rata 700-800 laporan scam per hari. Angka itu tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Ditambah lagi masih ditemukan ratusan ribu rekening yang terindikasi terlibat aksi penipuan.
Menurut Firlie, kondisi seperti itu menegaskan bahwa scam dan fraud yang melibatkan layanan perbankan merupakan ancaman serius yang bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap layanan ekosistem digital. Untuk mengatasinya perlu kolaborasi erat antara regulator, otoritas keamanan siber, dan pelaku industri.
Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Scam Indonesia-Anti Scam Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hudiyanto mengatakan, penanganan fraud dan scam digital kini menjadi prioritas dalam implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Kejahatan ini telah berkembang menjadi masalah struktural dan sistemik, bahkan menyerupai industri. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya finansial, tetapi juga kepercayaan publik tergerus.
Modus penipuan terus berevolusi, memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan serta kemudahan transaksi digital. Pelaku kejahatan bergerak cepat dan adaptif, bahkan kerap melampaui mekanisme pengawasan yang ada. Sebagai respons, IASC dibentuk sebagai pusat koordinasi nasional, yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga.
Pendekatan kolaboratif dinilai krusial karena penanganan tidak lagi bisa dilakukan secara sektoral. ”Ke depan, sistem anti-scam akan diperkuat menjadi lebih terintegrasi dan terotomatisasi untuk urusan pemblokiran rekening, pelacakan dana, serta penyusunan daftar pencarian pelaku. OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat perlin dungan konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap ekosistem keuangan digital,” tuturnya.
Dalam forum yang sama juga disampaikan komitmen bersama antara ADIGSI, OJK, BSSN, dan perwakilan pelaku industri finansial, seperti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dan Asosiasi Fintech Indonesia. Mereka sepakat agar penanganan kasus kepencegahan yang lebih proaktif serta membangun ekosistem digital yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan terpisah, dalam konferensi pers secara daring, Vice President and General Manager Ads, Privacy and Safety Google Keerat Sharma menyampaikan, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan Google Gemini telah mentransformasi pendekatan Google dalam menjaga keamanan iklan digital.
Google Gemini tidak lagi sekadar alat tambahan, tetapi menjadi infrastruktur yang penting untuk mendeteksi dan mencegah penipuan iklan secara lebih presisi dan realtime.
”Hasilnya, sekitar 99 persen iklan yang melanggar kebijakan berhasil dihentikan sebelum tayang, dengan jutaan akun scam diblokir, bahkan sebelum sempat beriklan,” ucapnya.
Di Indonesia, Google telah menghapus 191,9 juta iklan dan menangguhkan 385.000 akun pengiklan dari Indonesia. Apabila dibedah jenis iklan yang diblokir atau dihapus Google sepanjang 2025, iklan penipuan layanan keuangan masuk 10 besar terbanyak. Jumlahnya mencapai 327,8 juta iklan. (red)
