LINTANG.CO- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Aceh, dan masyarakat luas secara dramatis mengolok-olok. Bahkan menyalahkan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS yang sedang umroh di tengah warga daerahnya yang berjuang atasi banjir.
Mirwan dicaci-maki secara luas, soal ketidaksanggupannya mengatasi bencana banjir bandang yang menelan ratusan korban jiwa itu.
Bupati Aceh Selatan tidak sendiri. Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Utara juga menyatakan menyerah atasi bencana dan meminta bantuan pusat agar ditetapkan jadi bencana nasional.
Atas hal itu, Mirwan MS mengaku sedih dan merasa dikerjai oleh pejabat provinsi soal keberadaan surat ketidaksanggupan tangani bencana di daerah terdampak banjir dan longsor pasca hidrometeorologi di Aceh.
Sayangnya, kata dia, memakan korban sehingga dirinya dan beberapa bupati yang membuat hal serupa menjadi bahan olok-olok se-Indonesia.
“Ini sekedar latar (masalah) saja,” ujar dia.
Awalnya, sang bupati menelpon untuk membuat berita klarifikasi terkait salah satu berita yang tayang di atjehwatch pada hari yang sama.
“Jadi di awal bencana, saya kirim kabar ke provinsi. Mengenai detail kondisi sejauh yang saya tahu tentang daerah saya. Tujuannya untuk meminta bantuan penanganan segera,” ujar sang bupati mengawali cerita.
“Ternyata mereka di tingkat provinsi sudah mendiskusikan lebih jauh. Ini bencana besar dan bukan Aceh saja. Ada Sumut dan Sumbar juga. Layak jadi Bencana Nasional. Kalau jadi bencana nasional, maka lembaga internasional bisa turun membantu seperti tsunami dulu. Penanganan lebih cepat dan rehab lebih sempurna dibanding menggunakan dana daerah yang relatif kecil,” katanya lagi.
“Katanya, Mualem sudah lobi Prabowo untuk hal itu. Tapi butuh surat pernyataan ketidaksanggupan dari pimpinan daerah minimal 3. Saya, awalnya tidak merespon hal ini. Baru kemarin membuat surat tersebut,” katanya lagi.
Namun, jelas dia, siapa sangka Presiden Prabowo tidak mau menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. “Akhirnya malah dibilang cengeng. Ini yang sakitnya,” kata bupati ini.
“Kami di-prank provinsi. Status bencana nasional gagal, malah dibilang cengeng. Seharusnya selaku pimpinan daerah, yang sama berbuat untuk rakyat, jangan dikorbankan seperti sekarang,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait keberangkatan Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, yang melaksanakan ibadah umrah di tengah suasana banjir yang melanda kawasan Trumon Raya dan sekitarnya.
Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Diva Samudera Putra.
Ia menegaskan bahwa keberangkatan bupati ke Tanah Suci merupakan nazar pribadi yang telah lama diniatkan, bukan dilakukan tanpa pertimbangan kondisi daerah.
“Keberangkatan Bapak Bupati adalah untuk menunaikan nazar pribadi. Sebelum berangkat, beliau sudah turun langsung meninjau lokasi banjir, mengunjungi pengungsi, serta memimpin rapat koordinasi lintas OPD,” kata Diva, Jumat (5/12/2025).
Dari hasil rapat koordinasi tersebut, lanjut Diva, disimpulkan bahwa situasi lapangan saat itu masih dalam kondisi terkendali. Seluruh perangkat daerah, TNI-Polri, dan instansi terkait telah menjalankan tugasnya sesuai dengan jalur komando penanganan bencana.
“Bupati telah memastikan langsung bahwa penanganan berjalan baik, logistik terpenuhi, pengungsi tertangani, dan struktur komando di posko berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan itulah beliau memutuskan untuk melaksanakan nazar umrah,” jelasnya.
Terkait beredarnya informasi mengenai surat penolakan izin ke luar negeri dari Gubernur Aceh, Diva mengungkapkan surat tersebut baru diterima oleh Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember 2025. Namun, pada saat itu bupati sudah terlebih dahulu berada di Mekkah.
“Komunikasi dengan bupati baru bisa tersambung pada 3 Desember karena saat itu jaringan komunikasi dan listrik di Aceh Selatan mengalami gangguan. Ini yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi,” ungkap Diva.
Ia juga menegaskan bahwa selama bupati berada di luar negeri, seluruh penanganan banjir tetap berjalan dengan baik di bawah komando posko utama dan lintas OPD terkait.
“Tidak ada kekosongan kendali. Semua tetap bekerja penuh sesuai tugas masing-masing. Distribusi bantuan, evakuasi, hingga pemantauan lapangan tetap berjalan,” tegasnya.
Diva menambahkan, Bupati Aceh Selatan dijadwalkan kembali ke tanah air pada 6 Desember 2025. Ia memastikan, pada hari Minggu, bupati telah kembali ke Tanah Aceh setelah menyelesaikan rangkaian ibadah umrah.
“Insyaallah hari Minggu beliau sudah tiba kembali. Setelah itu, beliau akan kembali memimpin langsung proses penanganan lanjutan dan pemulihan pasca-bencana. Pemerintah daerah tetap bekerja penuh untuk memastikan seluruh proses berjalan efektif,” pungkasnya.
Umroh Bupati Aceh Selatan itu cukup massif mendapat komentar publik di media sosial.
“Tidak ada hati nuraninya sama sekali saat rakyatnya menderita dia malah senang2 walo pun itu ibadah tapi lihat situasinya…Contoh gubernur Sumbar yang rela membatalkan (menunda) acara nikahan anaknya. Padahal antara nikah dan umroh lebih urgen nikah. Semoga pejabat kita diberi kelapangan hati untuk empati atas bencana yg terjadi ini.”
Kalimat di atas merupakan komentar Ummi Fawaz, Sabtu, 6 Desember 2025.
Di sisi lain, polemik atas status Bencana Nasional terus bergulir. Setidaknya, pantauan lini massa di media sosial, paling banyak diposting tuntutan agar ditetapkan sebagai Bencana Nasional, dikemukakan dari akun-akun berlatar Aceh.
Menurut investigasi tempo, keengganan Presiden Prabowo menetapkan status Bencana Nasional itu lantaran tiga sebab. Pertama, beban biaya penanggulangan bencana sepenuhnya mesti dialokasikan dari APBN.
Kedua, bantuan asing bakal langsung bisa datang ke lokus bencana. Dan ketiga, sorotan sebab banjir bandang karena kerusakan hutan, bakal menjadi isu internasional.
Warga Aceh, termasuk aparatur pemerintahnya pasti berharap jika status bencana nasional diterapkan, bakal mendapat kucuran donor dari luar negeri. Hal itu dikemukakan Malik, salah satu anggota TNI yang diwawancarai di lokasi banjir dengan lumpur setinggi pinggang orang dewasa, di Trumon Raya.
“Ini bedanya, jalan yang bagus-bagus di Aceh ini, yang bangun langsung donor dari Eropa. Yang berlubang-lubang itu dari uang kita (APBN maupun APBD),” ucap dia.(red)
