LINTANG.CO- Penggalan lirik lagu ”Ruang Rindu” yang dipopulerkan oleh grup musik Letto itu terngiang di ingatan begitu melihat tautan video Youtube bergambar wajah Sabrang Mowo Damar Panuluh di sebuah grup percakapan Whatsapp. Namun, saat tautan dibuka, tiada lantunan lagu yang terdengar, tetapi sebuah pernyataan dari Sabrang, sang vokalis Letto.
Melalui video yang diunggah Sabrang MDP Official di kanal Youtube itu, Noe Letto—panggilan akrab Sabrang—mencoba menjelaskan ihwal pengangkatannya sebagai pejabat negara. Pada 15 Januari 2026, ia dilantik sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN), lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada Desember 2024.
Noe mengungkapkan, jabatan Tenaga Ahli DPN juga tidak diberikan begitu saja. Ia harus melalui proses panjang, dari diskusi hingga wawancara mengenai pandangannya terhadap penyelenggaraan negara. Ia pun mengaku sudah menyampaikan pandangan kritis, sama seperti sikapnya selama ini.
”Saat proses wawancara, saya ditanya, bagaimana menurutmu pemerintah selama ini? Saya bicara blak-blakan bahwa pemerintah lupa fondasi negaranya, yaitu gotong royong. Saya bilang, pemerintah tidak up date karena tidak membawa nilai gotong royong ke dunia digital. Saya bicara apa adanya tanpa aling-aling,” ungkapnya.
Sebenarnya Noe tidak sendirian. Ia dilantik oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama 11 tenaga ahli lainnya. Sjafrie adalah Ketua Harian DPN. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Ricardo Sirait mengatakan, keahlian Noe dibutuhkan untuk menyumbangkan pemikiran strategis lintas disiplin di DPN. Perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis yang dimilikinya bakal memperkaya kajian DPN.
Dalam mekanisme kerja DPN, tenaga ahli akan menyampaikan masukan dan rekomendasi melalui forum dan tata kerja DPN. Selanjutnya, masukan itu akan menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan Dewan untuk disampaikan kepada presiden. Ricardo menekankan, kajian dan rekomendasi lembaga itu berfokus isu-isu strategis yang terkait dengan kedaulatan negara, keselamatan negara, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, tidak semua pembahasan bisa diketahui masyarakat.
”Topik pembahasan ditetapkan secara kelembagaan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis sehingga tidak seluruh agenda bersifat terbuka ke publik,” ujarnya.
Eksperimen Bernegara
Pengangkatan Noe sebagai tenaga ahli DPN sontak menjadi sorotan. Tidak sedikit publik yang mengkritik. Tidak hanya karena Noe dianggap tidak punya latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang pertahanan, tetapi juga karena putra sulung budayawan Emha Ainun Najib itu dikenal kerap mengkritisi kebijakan pemerintah.
Menjawab kritik itu, Noe menjelaskan, sebagai tenaga ahli DPN, dirinya tidak bertugas membuat peraturan. Tenaga ahli bertugas memberi masukan mengenai situasi dan risiko yang dihadapi negara serta memberikan rekomendasi untuk menghadapinya.
Sebagai penyanyi dan aktivis kebudayaan yang berlatar belakang pendidikan matematika, ia mengaku bukan orang yang mengerti taktik militer. Akan tetapi, saat ini pertahanan negara sudah berevolusi. Ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya seputar perang kinetik, tetapi juga perang ekonomi dan kognitif.
”Yang paling modern adalah perang kognitif. Perang kognitif berhubungan dengan memengaruhi otak untuk menghancurkan negara dari dalam. Keahlian saya ada di sana,” tuturnya.
Noe juga menegaskan tak bisa lari dari tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada negara. Terlebih, sejumlah kritik yang disampaikannya pada saat diwawancara justru diapresiasi. Bukan hanya itu, Noe menganggap keterlibatannya di DPN akan menjadi eksperimen dalam bernegara. Selama ini, lanjut di, pejabat kerap dikritik karena mengambil keputusan dan membuat kebijakan tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat. Hal itu pula yang kerap ia kritik, baik secara pribadi maupun melalui gerakan kebudayaan Maiyah yang didirikannya bersama ayahnya.
Oleh karena itu, dalam posisinya sebagai Tenaga Ahli DPN, Noe menyebut dirinya sebagai kelinci percobaan untuk menjadi pejabat yang bisa melaksanakan tugasnya berbasis keinginan masyarakat. Ia pun membuat platform digital yang bisa menghimpun masukan dari publik mengenai gambaran ideal pejabat atau pemerintahan yang diinginkan. Berbagai masukan dari masyarakat itu yang nantinya dijanjikan menjadi basis bagi Noe dalam melaksanakan tugas.
Noe bahkan berjanji untuk menjaga akuntabilitas kerja sebagai pejabat publik. Segala hal yang ia sampaikan kepada negara nantinya juga akan disampaikan kepada masyarakat melalui platform digital www.balungpisah.id.
Sejarah Dewan Pertahanan Nasional
Meski baru didirikan pada Desember 2024, DPN memiliki sejarah panjang. Sejak masa awal kemerdekaan, Indonesia mengenal berbagai bentuk dewan pertahanan sebagai forum penasihat presiden di bidang pertahanan.
Di era Presiden Sukarno, lembaga ini empat kali berubah nama:
- Dewan Pertahanan Negara
- Dewan Keamanan
- Dewan Keamanan Nasional
- Hingga Dewan Pertahanan Nasional.
Lembaga itu berubah kembali berubah nama di era Presiden Soeharto, Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas). Kemudian, pada era Reformasi, Presiden BJ Habibie mendirikan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
Hingga pada 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara terbit. UU itu salah satunya mengamanatkan pembentukan DPN sebagai penasihat presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan. Namun, selang 22 tahun kemudian, DPN baru terbentuk. Baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo tetap mempertahankan Wantannas.
Bukan Sekadar Simbol
Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, keberadaan Noe yang merupakan penyanyi dan aktivis kebudayaan di DPN kini menjadi relevan. Sebab, DPN perlu menghadirkan perspektif nonmiliter dan lintas disiplin untuk menghadapi ancaman dalam konteks pertahanan modern.
”Dalam konteks pertahanan modern, ancaman tidak lagi berhenti pada agresi militer konvensional. Perang narasi, manipulasi persepsi publik, polarisasi sosial, dan ketahanan psikologis masyarakat menjadi bagian dari spektrum ancaman strategis,” ujarnya.
Dengan begitu, analisis yang perlu dilakukan memang tidak sebatas hal-hal yang terkait dengan senjata dan kekuatan. Dibutuhkan pula pembacaan terhadap dimensi sains, sosial, dan kultural dari pertahanan semesta.
Namun, Khairul mengingatkan bahwa sosok-sosok yang dipilih DPN hendaknya tidak menjadi sekadar simbol yang mengandalkan popularitas. Mereka juga harus memiliki mandat kerja yang jelas, kontribusi yang terukur, dan keluaran kebijakan yang bisa diuji.
”Karena pada akhirnya yang mestinya dinilai bukan latar belakang personal, melainkan apa nilai tambah nyata yang dihasilkan bagi kebijakan pertahanan nasional,” katanya.
Selain itu, menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas, keberadaan para ahli lintas disiplin juga harus bisa memperkuat kajian dan rekomendasi DPN agar benar-benar bisa menjadi pertimbangan presiden dalam mengambil keputusan di bidang pertahanan.(*)
