LINTANG.CO – Polemik penundaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung kian memanas. Penundaan tanpa batas waktu yang diputuskan melalui surat Nomor: B-77/DPDPG-II/KBL/XII/2025 disinyalir bukan sekadar masalah administrasi, melainkan buntut dari sengitnya rivalitas antara dua kekuatan besar di internal partai.
Rivalitas Handitya Narapati vs Benny HN Mansyur
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa penundaan mendadak ini terkait erat dengan kuatnya dukungan arus bawah terhadap Handitya Narapati, yang disebut-sebut berada di atas angin jika Musda digelar sesuai jadwal. Di sisi lain, muncul kekhawatiran dari kubu Benny HN Mansyur—yang merupakan adik kandung dari Bendahara DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung, Tony Eka Chandra—akan potensi kekalahan dalam perebutan kursi ketua.
Spekulasi yang berkembang di kalangan kader menyebutkan bahwa penundaan ini sengaja dilakukan untuk mengulur waktu dan mengatur ulang strategi guna membendung kekuatan Handitya Narapati yang didukung mayoritas Pengurus Kecamatan (PK).
Sorotan Akademisi: Bahaya Politik Dinasti dan Hegemoni
Menanggapi dinamika ini, akademisi Universitas Lampung (Unila), Dedi Hermawan, memperingatkan bahwa Partai Golkar harus keluar dari bayang-bayang kepentingan keluarga jika ingin tetap relevan.
“Golkar harus menunjukkan demokrasi substansial. Jangan sampai mekanisme partai yang seharusnya menjadi ruang kompetisi sehat justru dijegal demi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Publik melihat ini sebagai ujian: apakah Golkar tetap menjadi partai kader atau terjebak dalam kepentingan keluarga,” tegas Dedi.
Senada dengan itu, akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung (UML), Candrawansyah, menegaskan bahwa mengabaikan suara arus bawah demi mengamankan figur tertentu akan berdampak buruk. “Kekuatan Golkar itu ada pada struktur akarnya. Jika suara PK (Pengurus Kecamatan) tidak diakomodir atau sengaja dihambat demi memenangkan sosok tertentu, soliditas partai di Bandar Lampung akan hancur menyongsong 2029,” ujarnya.
Harapan pada Intervensi DPP Ketua PD AMPG Kota Bandar Lampung, Miftahul Huda, mengonfirmasi bahwa kondisi stagnasi akibat rivalitas ini sudah menjadi atensi serius DPP Partai Golkar. Kabarnya, malam ini juga akan dilakukan rapat pleno di Jakarta sebelum agenda Rapimnas dimulai.
“Kami sangat yakin DPP akan mengambil langkah strategis dengan menimbang kepentingan partai di atas kepentingan keluarga atau individu. Kita butuh sosok yang punya jejak elektoral jelas dan nyata, baik di legislatif maupun eksekutif, bukan sekadar kedekatan personal,” ungkap Miftahul Huda.
Ia juga menambahkan bahwa sebagai partai kader, setiap orang memiliki hak yang sama. “Jangan sampai hak kader untuk mengabdi terbelenggu oleh kepentingan sempit yang merusak demokrasi partai,” pungkasnya. (red)
