LINTANG.CO– Ada sebuah pemeo pahit dalam struktur sosial di tengah masyarakat kita; “anak orang miskin akan tumbuh menjadi orang miskin.”
Namun demikian, narasi pesimistis itulah yang ingin didobrak oleh pemerintah melalui peresmian 166 Sekolah Rakyat (SR) di seluruh penjuru Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto, saat meresmikan SR Terintegrasi 9 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, 12 Januari 2026, menegaskan bahwa keadilan sosial bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, melainkan pemerataan kesempatan. SR hadir sebagai jembatan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu untuk melompati pagar kemiskinan.
“Pertumbuhan harus disertai pemerataan. Sistem yang tidak mengupayakan pemerataan kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa,” ujar Presiden.
Data menunjukkan, sekitar 60 persen orangtua dari 15.954 siswa SR saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas, kuli bangunan, pemulung, hingga pencari rumput dengan penghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan. Mereka adalah kelompok yang disebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebagai the invisible people—masyarakat yang seringkali penderitaannya tak terlihat dan tak terasa dalam bisingnya pembangunan kota.
Melalui sistem asrama dan pendidikan berkualitas, SR diharapkan menjadi kawah candradimuka bagi anak-anak ini. Menariknya, selain kurikulum standar, para siswa dibekali kemampuan bahasa asing mulai dari Inggris, Jepang, hingga Mandarin.
Meski demikian, pengamat pendidikan Darmaningtyas mengingatkan agar tata kelola SR tidak menjadi “pulau terpencil” dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ia menekankan perlunya kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kemendikdasmen agar aspek legalitas dan kurikulum tetap sinkron, tanpa mengabaikan nasib sekolah-sekolah swasta kecil yang selama ini sudah berjuang di garis depan kemiskinan.
Pada akhirnya, Sekolah Rakyat bukan sekadar gedung sekolah, melainkan sebuah janji negara bahwa kemiskinan orangtua tidak boleh menjadi hukuman mati bagi masa depan anak.(red)
